Surabaya –  Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah itu tahun anggaran 2015 sebesar 5,4% adalah jauh lebih baik dibanding provinsi lain di Tanah Air.

“Di provinsi lain saja ada yang hanya 2%. Kalau pun terjadi disparitas kesejahteraan di dalam masyarakat Jatim, hal itu merupakan dampak dari liberalisasi yang sulit dielakkan,” ujar Pakde Karwo, panggilan Gubernur Jatim Soekarwo, menyikapi sorotan tajam dari sejumlah fraksi di DPRD Jatim, Selasa (12/4).

Mau jujur?, lanjut Pakde Karwo menyebutkam Negara Tiongkok saja kolaps. “Jatim ini jauh lebih bagus. Soal disparitas kesejahteraan, inilah dampak liberalisasi. Makanya jangan semua tanah di Jatim ini dijual untuk pemodal besar. Harus disadari, bahwa ada Singapura di Surabaya,” katanya.

Pada sidang paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2015 di DPRD Surabaya, Selasa, para anggota dewan menilai rakyat Jatim belum merasakan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi selama satu tahun terakhir yang dipimpin Pakde Karwo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu.

Saat ditemui wartawan seusai sidang paripurna, Pakde Karwo enggan melanjutkan tanggapannya tentang terjadinya kepincangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tak selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Jatim itu sendiri. Ia dengan agak buru-buru j meninggalkan para jurnalis yang mengerubutinya.

Dalam sidang paripurna itu, Benjamin Kristianto dari Fraksi Gerindra mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Jatim yang mencapai angka 5,4% di tengah situasi krisis ekonomi akhir-kahir ini.

Hanya saja, menurut dia, peningkatan pertumbuhan perekonomian itu hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun tidak merata hingga ke tingkat pedesaan. “Inflasi begitu berat di desa-desa karena mereka tidak mendapatkan pelatihan manajemen dari Pemprov Jatim,” ujar Benjamin.

Untuk mengurangi dan mengatasi disparitas antara kota dan pedesaan itu perlu pelatihan usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar masyarakat di pedesaan bisa bersaing dengan masyarakat perkotaan. Juga bantuan alat pertanian di desa sangat dinantikan. Jangan hanya menunggu bangtuan dari Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pertanian. “Pemprov harus cepat bergerak agar di era awal MEA sekarang ini, masyarakat desa memiliki kemampuan untuk bersaing,” ujar Benyamin.

Pada bagian lain, Benyamin juga meminta agar Pemprov Jatim menuntaskan pembangunan infrastruktur Waduk Gongseng Bojonegoro guna menanggulangi banjir tahunan Sungai Bengawan Solo di musim penghujan dan menjadi pemasok air pertanian di waktu kemarau. Gerindra juga meminta kepada pemerintah agar pembangunan jalur lintas selatan (JLS) secepat mungkin dituntaskan.

“Rencana JLS dari Banyuwangi sisi selatan harus segera tersambung ke Pacitan. Demikian pula dengan alokasi anggaran untuk pendidikan harus ditingkatkan sebab tahun ini SMA/SMK sudah diambil alih provinsi. Harus diupayaan pendidikan tetap gratis,” tandas Benjamin.

Juru bicara dari F-PPP, Ahmad Rofik mengemukakan, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Jatim pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 sebesar 6,88%, dan terealisasi 5,4%, namun angka kemiskinan masih 12% atau sekitar 4,7 juta jiwa warga Jatim masih miskin.

“Dilihat dari total APBD Jatim sebesar Rp 22,4 triliun dengan pendapatan Rp 15 triliun, seyogyanya Pemprov Jatim memprioritaskan kesejahteraan warga. Namun disparitas kesejahteraan itu belum bisa dinikmati masyarakat Jatim umumnya.,” katanya.

Sementara juru bicara F-PAN, Malik Effendy dan juru bicara F-PG Alimin sama-sama menyoroti tentang tidak meratanya hasil petumbuhan ekonomi Jatim. Malik Efendi dan Alimin melihat masih tidak adanya tidak ada antisipasi merosotnya dana perimbangan antara proporsi belanja langsung dan tak langsung yang masih timpang, padahal penyerapan anggaran sudah mencapai angka 80%.

Sumber : Suara Pembaruan

Jumlah Pengunjung: 4104