Kamis, 9 Februari 2017, Biro Administrasi Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi Kinerja Makro Ekonomi Jawa Timur 2017 dengan mengundang OPD terkait di lingkungan Pemprov Jawa Timur, Bank Indonesia, akademisi, dan BPS Provinsi Jawa Timur. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Administrasi Perekonomian merupakan tindak lanjut dari rilis Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur tentang Kondisi Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2016. Rapat ini dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Dr. Mas Purnomo Hadi, MM.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Administrasi Perekonomian menekankan bahwa Kinerja Makro Ekonomi Jawa Timur yang sudah baik pada tahun 2016 agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun 2017.

“Kinerja makro ekonomi Jawa Timur selama tahun 2016 cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,55%, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang hanya mencapai 5,44%”, ucap beliau mengawali sambutan.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian juga mengingatkan bahwa kinerja inflasi Jawa Timur pada awal tahun 2017 perlu mendapat perhatian lebih mengingat pada Bulan Januari inflasi Jawa Timur sudah mencapai angka 1,52 % (month-to-month), atau lebih tinggi dibanding inflasi nasional dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan segera dicarikan langkah solutif agar inflasi pada tahun 2017 masih dapat terjaga pada angka 4+1 %.

Sedangkan hal yang masih menjadi pertanyaan besar adalah faktor kenaikan tarif STNK yang memberikan kontribusi terbesar terhadap besaran angka inflasi, dimana seharusnya jika faktor ini yang menjadi penyebab maka Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lainnya juga akan mengalami hal serupa, namun kenyataannya angka inflasi mereka pada Bulan Januari 2017 tidak setinggi yang dialami Jawa Timur. Selanjutnya kenaikan harga cabai yang sangat fenomenal juga menjadi faktor pemicu inflasi di Jawa Timur dimana kenaikannya mencapai 199,15 % (dar awal Desember 2016 hingga akhir Januari 2017) menunjukkan situasi yang harus disikapi secara tepat dan cerdas.

Selain itu, trend inflasi juga menunjukkan bahwa inflasi di pedesaan lebih tinggi daripada yang terjadi di daerah perkotaan. Fenomena inilah yang perlu mendapatkan solusi taktis dari pembahasan rapat tematik semacam ini. Rapat yang ditujukan sebagai wadah untuk menggali permasalahan makro ekonomi Jawa Timur ini, nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan solusi dengan skala yang lebih besar. Saran dan masukan yang dihimpun dari berbagai OPD serta akademisi akan dijadikan sebagai bahan diskusi pada rapat yang khusus membahas solusi permasalahan makro ekonomi Jawa Timur.

(Tim PPID Biro Adm. Perekonomian)