Selasa, 21 Maret 2017, Biro Administrasi Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi Isu Strategis Perkembangan Makro Ekonomi Jawa Timur di Hotel Wyndham Surabaya. Rapat yang mengambil Sub Tema “Government Spending dalam Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur” ini, mengundang beberapa stakeholder terkait seperti  OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, serta para akademisi, asosiasi dan praktisi terkait. Rapat kali ini bertujuan untuk menganalisis peran belanja pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

Rapat ini dibuka oleh Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. H. Abdul Hamid, MP. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa Jawa Timur harus terus meningkatkan pencapaiannya di bidang perekonomian, salah satunya adalah kinerja ekspor impor. Selama tahun 2016, kinerja ekspor impor Jawa Timur dapat berhasil mencapai surplus karena ditopang oleh kinerja perdagangan antar pulau yang cukup baik. Capaian-capain seperti inilah yang patut dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2017.

“Pemprov Jatim tidak boleh cepat merasa puas atas capaian yang diraih selama 2016. Kita harus lebih mampu meyakinkan investor untuk dapat berinvestasi melalui pelayanan birokrasi yang baik. Setiap investor yang datang harus dilayani sebaik mungkin,” pesan beliau saat menyampaikan keynote speech-nya.

Setelah resmi dibuka, rapat dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala BPKAD dan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Dalam diskusi panel tersebut, kedua narasumber dan para peserta membahas bagaimana arah kebijakan tentang belanja pemerintah ke depannya. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, peran government spending harus dapat dioptimalkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara seperti meningkatkan anggaran belanja untuk pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan pelayanan birokrasi yang baik.

Adapun beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam pelaksanaan rapat koordinasi antara lain sebagai berikut : pemerintah daerah harus segera menyusun langkah konkret dalam hal kebijakan fiskal; kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas harus mampu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di segala sektor, serta kualitas belanja pemerintah harus menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui 3 hal yaitu human development, infrastructure dan bureuacracy (excellent services).

 (Tim PPID Biro Adm. Perekonomian)