Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu komponen sumber pendanaan pemerintah yang cukup penting. Penggunaannya dapat dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan seperti : meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja baru, pengentasan kemiskinan, pembinaan keterampilan kerja masyarakat, bahkan untuk alih profesi bagi para buruh pabrik rokok yang sudah gulung tikar. Begitu banyaknya manfaat yang dapat dioptimalkan dari DBHCHT, maka penggunaannya perlu mendapatkan evaluasi agar dapat dilaksanakan secara tepat, efektif dan efisien.

Oleh karena itu pada hari Selasa, 31 Januari 2017, Biro Administrasi Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penggunaan DBHCHT Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016. Rapat yang diselenggarakan di Hotel Mercure Surabaya ini diikuti oleh OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan melalui sumber DBHCHT. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Evaluasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting mengingat pada tahun 2016 terjadi beberapa perubahan aturan penggunaan DBHCHT melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), berdampak pada beberapa kebijakan penggunaan DBHCHT di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan mendasar yang tertuang dalam PMK baru ini adalah penggunaan DBHCHT yang semula bersifat specific grant / earmarked kini dapat digunakan dengan presentase 50% (maksimal) untuk block grant (dana yang bersifat umum) dan 50% (minimal) untuk  specific grant (dana yang telah ditentukan peruntukannya). Beberapa perubahan aturan Penggunaan DBHCHT inilah yang juga dijadikan agenda evaluasi pada rapat ini.

 (Tim PPID Biro Adm. Perekonomian)