Komitmen Pemprov Jatim memberantas korupsi semakin nyata
Komitmen Pemprov Jatim memberantas korupsi semakin nyata. Khususnya dilingkungan BUMD Jawa Timur.
Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Biro Perekonomian Setdaprov Jatim menggelar Bimbingan Teknis Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi yang diikuti seluruh Direksi BUMD Jawa Timur.
Sejumlah narsumber dari @official.kpk dihadirkan dalam acara tersebut. Diawali dengan mendengarkan keynote spech Direktur Jejaring Pendidikan KPR RI Aida Ratna Zulaikha.
Selain itu juga mendengarkan arahan Sekdaprov Jatim @adhykaryonotea.
Dalam sambutannya, Sekdadprov Jatim mengatakan bberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar berita mengenai pejabat BUMD yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.
Meskipun hal tersebut tidak terjadi pada BUMD milik Pemprov. Jatim, namun sebagai pemegang saham mayoritas pada beberapa BUMD, tentu hal ini cukup membuat kita khawatir.
"Alhamdulillah di tengah kekhawatiran tersebut, KPK hadir menginisiasi Bimtek ini," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov. Jatim bersama-sama dengan KPK telah beberapa kali mengundang BUMD untuk mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Pencegahan Korupsi di Wilayah Jatim. Hal-hal yang selalu ditekankan antara lain :
1. BUMD diminta untuk menyusun panduan/sistem pencegahan korupsi.
2. BUMD perlu melakukan optimalisasi penyelamatan aset.
3. BUMD harus fokus pada perannya dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jatim.
Sejauh ini beberapa strategi yang telah dilakukan oleh BUMD Pemprov. Jatim untuk mencegah terjadinya korupsi adalah :
1. Menerapkan strategi anti fraud;
2. Bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi, Komisi Advokasi Daerah, dan BPKP Prov. Jatim;
3. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam aktivitas perusahaan;
4. Memperkuat Satuan Pengawasan Intern (SPI);
5. Menerapkan Good Corporate Governance; dan
6. Membuat Whistle Blowing System.
Upaya-upaya tersebut diatas tentu tidak akan ada artinya jika tidak ada kesadaran diri dari masing-masing individu. Disinilah sebenarnya peran penting Komisaris dan Direksi BUMD. Mereka harus punya komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi.
#jatimmakmur #berjuanguntukjatimmak
Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Biro Perekonomian Setdaprov Jatim menggelar Bimbingan Teknis Pemberdayaan Dunia Usaha Antikorupsi yang diikuti seluruh Direksi BUMD Jawa Timur.
Sejumlah narsumber dari @official.kpk dihadirkan dalam acara tersebut. Diawali dengan mendengarkan keynote spech Direktur Jejaring Pendidikan KPR RI Aida Ratna Zulaikha.
Selain itu juga mendengarkan arahan Sekdaprov Jatim @adhykaryonotea.
Dalam sambutannya, Sekdadprov Jatim mengatakan bberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar berita mengenai pejabat BUMD yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.
Meskipun hal tersebut tidak terjadi pada BUMD milik Pemprov. Jatim, namun sebagai pemegang saham mayoritas pada beberapa BUMD, tentu hal ini cukup membuat kita khawatir.
"Alhamdulillah di tengah kekhawatiran tersebut, KPK hadir menginisiasi Bimtek ini," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov. Jatim bersama-sama dengan KPK telah beberapa kali mengundang BUMD untuk mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Pencegahan Korupsi di Wilayah Jatim. Hal-hal yang selalu ditekankan antara lain :
1. BUMD diminta untuk menyusun panduan/sistem pencegahan korupsi.
2. BUMD perlu melakukan optimalisasi penyelamatan aset.
3. BUMD harus fokus pada perannya dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jatim.
Sejauh ini beberapa strategi yang telah dilakukan oleh BUMD Pemprov. Jatim untuk mencegah terjadinya korupsi adalah :
1. Menerapkan strategi anti fraud;
2. Bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi, Komisi Advokasi Daerah, dan BPKP Prov. Jatim;
3. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam aktivitas perusahaan;
4. Memperkuat Satuan Pengawasan Intern (SPI);
5. Menerapkan Good Corporate Governance; dan
6. Membuat Whistle Blowing System.
Upaya-upaya tersebut diatas tentu tidak akan ada artinya jika tidak ada kesadaran diri dari masing-masing individu. Disinilah sebenarnya peran penting Komisaris dan Direksi BUMD. Mereka harus punya komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi.
#jatimmakmur #berjuanguntukjatimmak
Jumlah Pengunjung: 183